- Video Viral Lebak Kepuh, Pria Terbaring di Pinggir Jalan Ternyata Sakit Vertigo, Kondisinya Membaik
- Ditemukan Hari Kedua, Jenazah Korban Hanyut Sungai Ciujung Dievakuasi Tim SAR Gabungan
- Ditreskrimsus Polda Banten Ringkus Sopir Pengangkut Bio Solar Ilegal, Disita Hampir 1.900 Liter BBM Bersubsidi
- Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Serang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pengedar Diciduk, Pemasok Masih Diburu
- Rotasi Jabatan Polda Banten, Dua Perwira Menengah Sertijab Bawa Semangat Penyegaran Organisasi
- Sampah Menggunung di Pasar Petir Dikeluhkan, Pedagang Pertanyakan Aliran Iuran Kebersihan
- Somasi Pertama Tak Digubris, Kuasa Hukum Eroy Royadi Layangkan Somasi Kedua ke BRI Rangkasbitung, Akan Gugat & Lapor OJK
- Nasabah Rugi Rp70 Juta Uang Hilang dari Rekening, Kuasa Hukum Kirim Somasi ke BRI Rangkasbitung
- Mabes Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
- Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
Pelayanan Puskesmas Jawilan Dikeluhkan Warga, Pasien Anak Tak Dapat Penanganan Awal Meski Punya Hak Dilindungi Aturan
PEMRED : Iyan Baduy
SERANG - info Fakta news
Kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, menjadi sorotan sejumlah warga setelah adanya keluhan terkait penanganan yang dinilai kurang maksimal terhadap seorang pasien anak, pada Jumat (5/6/2026).
Insiden ini memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan hak-hak pasien serta kewajiban fasilitas kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.
Keluhan bermula ketika Dani Hamdani, warga Kampung Tipar, Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, mendatangi Puskesmas Jawilan sekitar pukul 09.30 WIB bersama anaknya.
Sang anak mengalami keluhan muntah-muntah dan diduga mengalami kekurangan cairan (dehidrasi), sehingga membutuhkan penanganan medis segera.
Sesampainya di lokasi, keluarga bertemu dengan petugas medis yang bertugas. Namun, kekecewaan tak terelakkan ketika pasien justru langsung disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit lain dengan alasan kapasitas ruang perawatan di Puskesmas Jawilan saat itu sedang penuh.
Keluarga pun meminta agar anaknya setidaknya mendapatkan tindakan medis pendahuluan terlebih dahulu sebelum dipindahkan.
“Kami meminta agar anak kami mendapatkan tindakan medis awal terlebih dahulu sebelum dirujuk. Soal rujukan nanti akan kami musyawarahkan dengan keluarga. Apalagi dalam waktu dekat ada kegiatan pelepasan sekolah yang ingin kami hadiri,” ungkap Dani.
Dani mengaku sangat kecewa dengan respons yang diterima. Menurutnya, keterbatasan fasilitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan pertolongan pertama, apalagi kondisi anaknya tergolong penyakit umum yang seharusnya masih dapat ditangani di tingkat puskesmas.
“Kalau memang penyakitnya sudah berat atau tidak bisa ditangani di sini tentu kami mengerti. Tapi kondisi anak kami hanya muntah dan kurang cairan.
Seharusnya ada tindakan medis awal seperti pemberian cairan atau pemeriksaan dasar sebelum akhirnya diputuskan untuk dirujuk,” tegasnya.
Selain penanganan medis yang dianggap kurang, keluarga juga menilai proses pelayanan berlangsung lambat dengan waktu tunggu yang tidak jelas, yang semakin menambah rasa kurang puas terhadap layanan publik tersebut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hak dan Kewajiban Pasien, setiap pasien yang datang ke fasilitas kesehatan memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi, antara lain:
Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang manusiawi, jujur, adil, dan tanpa diskriminasi.
Hak Mendapatkan Pertolongan Pertama, Pasien dalam kondisi gawat darurat atau membutuhkan penanganan medis segera wajib diberikan pertolongan pertama, terlepas dari ketersediaan tempat tidur atau kapasitas ruang rawat.
Hak Mendapatkan Informasi, Pasien atau keluarganya berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai tindakan medis, alasan rujukan, serta risiko yang mungkin terjadi.
Hak Menentukan Pilihan, Pasien berhak menyetujui atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk dalam hal keputusan untuk dirujuk ke fasilitas lain.
Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta ketentuan penyelenggaraan puskesmas, ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh petugas maupun manajemen puskesmas.
Pertolongan Pertama Wajib Diberikan,
Alasan "ruang penuh" tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak memberikan tindakan medis awal atau stabilisasi kondisi pasien.
Tindakan awal seperti pemberian cairan infus, obat anti-muntah, atau pemantauan tanda vital adalah langkah wajib sebelum pasien dipindahkan.
Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lebih tinggi hanya boleh dilakukan setelah kondisi pasien distabilkan dan disertai surat rujukan yang memuat riwayat pemeriksaan.
Sampai berita ini terbit belum ada keterangan yang di dapat dari pihak Puskesmas Jawilan.
(Red)






