- Video Viral Lebak Kepuh, Pria Terbaring di Pinggir Jalan Ternyata Sakit Vertigo, Kondisinya Membaik
- Ditemukan Hari Kedua, Jenazah Korban Hanyut Sungai Ciujung Dievakuasi Tim SAR Gabungan
- Ditreskrimsus Polda Banten Ringkus Sopir Pengangkut Bio Solar Ilegal, Disita Hampir 1.900 Liter BBM Bersubsidi
- Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Serang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pengedar Diciduk, Pemasok Masih Diburu
- Rotasi Jabatan Polda Banten, Dua Perwira Menengah Sertijab Bawa Semangat Penyegaran Organisasi
- Sampah Menggunung di Pasar Petir Dikeluhkan, Pedagang Pertanyakan Aliran Iuran Kebersihan
- Somasi Pertama Tak Digubris, Kuasa Hukum Eroy Royadi Layangkan Somasi Kedua ke BRI Rangkasbitung, Akan Gugat & Lapor OJK
- Nasabah Rugi Rp70 Juta Uang Hilang dari Rekening, Kuasa Hukum Kirim Somasi ke BRI Rangkasbitung
- Mabes Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
- Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
Diduga Manipulasi Dokumen, Kepemilikan Tanah Warga Haurgajrug Beralih ke PT Kurma
PEMRED : Iyan Baduy
LEBAK - info Fakta news
Dugaan manipulasi data dan dokumen terkait penjualan tanah warga Desa Haurgajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, telah muncul setelah sejumlah tanah masyarakat dinyatakan telah berubah status kepemilikan menjadi milik PT Kurma Masyarakat.
Dugaan ini dikaitkan dengan potensi pemanfaatan yang tidak tepat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh oknum tertentu.
Berdasarkan penelusuran, pemerintah desa mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai proses perubahan kepemilikan tanah warga yang akhirnya tercatat dalam sertifikat atas nama perusahaan tersebut.
Kepala desa dan sekretaris desa Haurgajrug menyatakan adanya kejanggalan dalam proses administrasi yang berlangsung di lapangan.
Ketika dilakukan konfirmasi pada Senin (23/2/2026), kepala desa tidak berada di kantor desa karena sedang mengantar warga yang sakit. Klarifikasi selanjutnya diberikan melalui pertemuan dengan awak media di kediaman kepala desa.
Pihak pemerintah desa menduga terdapat manipulasi data dan tanda tangan dalam proses administrasi tanah masyarakat. Isu ini menimbulkan keresahan di kalangan warga, mengingat menyangkut hak kepemilikan lahan yang menjadi sumber ekonomi bagi mereka.
Secara hukum, penyerobotan tanah merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Beberapa aturan yang dapat menjadi dasar hukum antara lain Pasal 385 KUHP, Pasal 167 KUHP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
(HKZ)






