- Video Viral Lebak Kepuh, Pria Terbaring di Pinggir Jalan Ternyata Sakit Vertigo, Kondisinya Membaik
- Ditemukan Hari Kedua, Jenazah Korban Hanyut Sungai Ciujung Dievakuasi Tim SAR Gabungan
- Ditreskrimsus Polda Banten Ringkus Sopir Pengangkut Bio Solar Ilegal, Disita Hampir 1.900 Liter BBM Bersubsidi
- Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Serang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pengedar Diciduk, Pemasok Masih Diburu
- Rotasi Jabatan Polda Banten, Dua Perwira Menengah Sertijab Bawa Semangat Penyegaran Organisasi
- Sampah Menggunung di Pasar Petir Dikeluhkan, Pedagang Pertanyakan Aliran Iuran Kebersihan
- Somasi Pertama Tak Digubris, Kuasa Hukum Eroy Royadi Layangkan Somasi Kedua ke BRI Rangkasbitung, Akan Gugat & Lapor OJK
- Nasabah Rugi Rp70 Juta Uang Hilang dari Rekening, Kuasa Hukum Kirim Somasi ke BRI Rangkasbitung
- Mabes Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
- Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
Dua Mobil Operasional MBG Bernopol Sama di Lebak, Viral dan Jadi Sorotan.
PEMRED : Iyan Baduy
LEBAK - Info Fakta News
Sebuah penemuan yang sungguh memprihatinkan sekaligus mengundang tanda tanya besar di tengah penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dua unit kendaraan operasional program yang seharusnya satu identitas, ternyata ditemukan berjejer dengan nomor polisi yang persis sama, sebuah kelaziman yang mustahil terjadi tanpa rekayasa administratif
Peristiwa itu terungkap pada Sabtu, 12 September 2026, di halaman Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan DAARUSSA'ADAH, Kampung Cirangkong, Desa Padasuka, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.
Dua unit Daihatsu Gran Max berwarna putih, sama-sama berstiker resmi program MBG, terparkir berdampingan, dan keduanya tertera dengan nomor polisi A 8592 PM.
Foto kendaraan bermuatan misteri ini menyebar luas di media sosial, memicu gelombang pertanyaan tajam dari masyarakat yang mulai meragukan kredibilitas pengelolaan program yang menyedihkan anggaran negara tersebut.
Menanggapi temuan yang mencengangkan ini, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPAR), H. Suryadi, membenarkan keberadaan dua kendaraan berpelat nomor identik tersebut.
Ia menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar kelalaian administrasi biasa, melainkan dugaan kecurangan yang terencana dan merugikan negara.
"Dua kendaraan dengan satu nomor polisi? Ini bukan kelalaian, ini rekayasa. Ini adalah bentuk dugaan kecurangan administrasi yang secara terang-terangan merugikan negara dan mencederai akal sehat publik," tegas H. Suryadi.
Lebih dalam, H. Suryadi mengungkap dugaan kuat bahwa yayasan pengelola SPPG tersebut memiliki keterkaitan dengan keluarga penguasa di Kabupaten Lebak.
"Jika pihak yang diduga erat kaitannya dengan kekuasaan di Kabupaten Lebak saja berani melanggar hukum sekasar ini dalam program yang diperuntukkan rakyat kecil, maka integritas pemerintahan di wilayah ini sudah mencapai titik nadir. Keberanian melanggar aturan seterang-terangan ini menunjukkan betapa lunturnya rasa malu dan takut terhadap hukum," ungkapnya dengan tegas.
Ia menegaskan bahwa kasus ini berpotensi menjadi praktik penyalahgunaan fasilitas publik dengan tujuan yang tidak transparan. Kendaraan yang seharusnya melayani rakyat, justru menjadi alat yang menimbulkan kecurigaan mendalam.
"Saya tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Segera saya akan melaporkan dugaan pelanggaran nomor polisi ganda ini secara resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh," pungkas H. Suryadi.
Belum selesai dengan persoalan administrasi yang janggal, warga sekitar kini juga harus menanggung penderitaan akibat limbah cair yang diduga berasal dari dapur MBG Yayasan DAARUSSA'ADAH.
Air kotor mengalir bebas ke selokan warga, menimbulkan bau yang menyengat dan berkembangnya belatung yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat.
Aroma tak sedap bahkan dikabarkan tercium hingga ke area pemukiman yang berdekatan. Warga menegaskan bahwa persoalan lingkungan ini sudah berlangsung sejak dapur tersebut mulai beroperasi, namun hingga saat ini belum ditemukan penanganan serius dari pihak pengelola.
"Program yang mengaku untuk menyejahterakan rakyat, malah menimbulkan penderitaan bagi warga di sekitarnya. Baik administrasi yang bermasalah maupun lingkungan yang dirusak, keduanya adalah cermin bagaimana program rakyat diperlakukan dengan tidak bertanggung jawab," tutup H. Suryadi.
Semoga laporan ini segera mendapat perhatian serius dari pihak berwenang, agar anggaran negara tidak habis di tempat yang keliru, dan warga tidak terus-menerus dirugikan oleh program yang seharusnya memberi manfaat.
(Red)






