- Proyek Perbaikan Tanggul di Jembatan Cibeureum, Jl. Raya Cikande-Kopo, Diragukan Kualitasnya, Diduga Dikerjakan Secara Asal Jadi
- Kecelakaan Lalu Lintas Tunggal di Lebak Tewaskan Satu Orang, Diduga Akibat Perbaikan Jalan Tanpa Rambu Peringatan dan Penerangan Jalan
- Parah, Hari Raya Idul Adha, PT. SNI dan PT. SDM diduga Perintahkan Karyawan Tetap Masuk Kerja.
- Proyek Pembangunan Ruas Jalan Sampai–Gunungkencana Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi, GMBI Layangkan Pengaduan ke Kejati Banten
- Isu Pungli Bansos Lebak, Sumber Informasi Tiba‑tiba Berbalik Pernyataan, Publik Makin Bertanya‑tanya
- Bertahun-tahun Rusak Parah, Jalan Pekan Arba Tembilahan Sering Jadi Penyebab Kecelakaan
- Spesialis Pembobol Rumah yang Meresahkan Warga Kibin Akhirnya Berhasil Diringkus Polisi
- DPW Ormas Badak Banten Gelar Raker, Perkuat Solidaritas, Wujudkan Organisasi Mandiri dan Bermanfaat bagi Masyarakat
- Dugaan Penyekapan dan Perampasan Barang, Subkontraktor Pembangunan KDMP Lapor Perlakuan Tidak Wajar Kades Nayagati
- Dugaan Penipuan Kepala Desa Ciginggang Ditangani DPMD, LSM GMBI Desak Tindakan Tegas
LMP Mada Banten, Bersama 3 Ormas Gelar Aksi Damai Di Depan Gedung DPRD Provinsi Banten.
PEMRED : Iyan Baduy
SERANG - info fakta news
Laskar Merah Putih Markas Daerah Banten dengan Ketum HM. Arsyad Channu, Kamada Rudi Ongky, bersama 3 Ormas Kota Serang.
Gelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, pada Senin (10/10/25).
Aksi yang mengatas namakan koalisi Oktober 2025, terdiri dari ormas LMP, GMAKS, KKPMP dan PPPKRI SAT BELA NEGARA.
Aksi menuntut dua isu krusial, yaitu Transparasi Anggaran Anggota Dewan dan Penguatan pungsi pengawasan terhadap masalah yang ada di Bank Banten.
Dalam aksi damai ini LMP Mada Banten, diwakili personil Macab Kota Serang dan Macab Kabupaten Serang, dibawah pimpinan Ketua Harian Mada Wilayah Barat, Bung Black.
Perwakilan LMP Mada Banten Iyan Baduy yang merupakan Ketua Markas Cabang Kabupaten Serang mengatakan.
" Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap dugaan minimnya keterbukaan informasi publik, khususnya terkait hak-hak finansial anggota dewan, serta lambatnya respons lembaga legislatif dalam menyikapi isu-isu keuangan daerah ".
lanjut Iyan " masyarakat menuntut transparasi dan publikasi terbuka terkait rincian seluruh komponen gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPRD Banten ".
Tuntutan ini mencakup, uang representasi antara lain, rincian gaji pokok untuk pimpinan dan anggota Dewan.
Tunjangan keluarga dan beras, berupa tunjangan yang diberikan untuk keluarga dan pemenuhan kebutuhan beras.
Tunjangan jabatan dan alat kelengkapan, yang melekat pada jabatan dan penggunaan alat kelengkapan dewan.
Uang paket, berupa rincian biaya yang dialokasikan untuk aktivitas dan pekerjaan anggota dewan.
Dana operasional pimpinan DPRD, berupa rincian penggunaan dana operasional yang disediakan untuk ketua dan wakil ketua DPRD.
Penguatan fungsi pengawasan terkait Bank Banten DPRD Provinsi Banten untuk segera mengambil tindakan nyata sebagai pungsi pengawasan dan kepanjangan tangan rakyat.
Dengan segera memanggil Direktur Bank Banten secara resmi untuk mempertanggung jawabkan dugaan adanya beberapa permasalahan yang terjadi, seperti hilangnya dana nasabah dan masalah proyek.
Ditambahkan Iyan, DPRD Provinsi Banten harus peka dan cepat tanggap terkait informasi permasalahan yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan kepercayaan publik.
Aksi berjalan dengan tertib aman terkendali, dengan pengawalan petugas dari Polres Kota Serang Polda Banten.
(Red)






