- Video Viral Lebak Kepuh, Pria Terbaring di Pinggir Jalan Ternyata Sakit Vertigo, Kondisinya Membaik
- Ditemukan Hari Kedua, Jenazah Korban Hanyut Sungai Ciujung Dievakuasi Tim SAR Gabungan
- Ditreskrimsus Polda Banten Ringkus Sopir Pengangkut Bio Solar Ilegal, Disita Hampir 1.900 Liter BBM Bersubsidi
- Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Serang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pengedar Diciduk, Pemasok Masih Diburu
- Rotasi Jabatan Polda Banten, Dua Perwira Menengah Sertijab Bawa Semangat Penyegaran Organisasi
- Sampah Menggunung di Pasar Petir Dikeluhkan, Pedagang Pertanyakan Aliran Iuran Kebersihan
- Somasi Pertama Tak Digubris, Kuasa Hukum Eroy Royadi Layangkan Somasi Kedua ke BRI Rangkasbitung, Akan Gugat & Lapor OJK
- Nasabah Rugi Rp70 Juta Uang Hilang dari Rekening, Kuasa Hukum Kirim Somasi ke BRI Rangkasbitung
- Mabes Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
- Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
Kepsek SDN 5 Pasir Bungur,Memberikan Jawaban Singkat Disoal Penggunaan Dana BOS
PEMRED : Iyan Baduy
LEBAK - info fakta news
Kepala Sekolah SDN 5 Pasir Bungur memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah SDN 5 Pasir Bungur,Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten.(15/02/2026)
Konfirmasi tersebut merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, yang mengatur penggunaan dana BOS harus sesuai dengan komponen pembiayaan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa Dana BOS dapat digunakan untuk.
Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
Pembiayaan operasional lainnya sesuai komponen yang diatur. Penggunaan dana wajib sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap badan publik.
Menyediakan informasi publik secara berkala
Mengumumkan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Memberikan akses informasi kepada pihak yang membutuhkan sesuai prosedur.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara adil, efisien, transparan, dan akuntabel.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menegaskan kewajiban pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan secara terbuka..
Saat dikonfirmasi melalui Pesan WhatsApp terkait penggunaan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana,.
Kepala Sekolah"Romnah"menjawab singkat,"Maaf itu bukan Ranahnya 🙏🙏🙏.”
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai keterbukaan informasi publik yang dimaksud serta keterkaitannya dengan penggunaan anggaran pemeliharaan yang bersumber dari dana BOS. Pasalnya, dalam regulasi yang berlaku, penggunaan dana BOS untuk pemeliharaan harus dilakukan terhadap aset yang sah dan tercatat sebagai bagian dari sarana dan prasarana sekolah.
Diharapkan pihak sekolah dapat memberikan penjelasan lebih rinci agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku.
(Heru)






