- Video Viral Lebak Kepuh, Pria Terbaring di Pinggir Jalan Ternyata Sakit Vertigo, Kondisinya Membaik
- Ditemukan Hari Kedua, Jenazah Korban Hanyut Sungai Ciujung Dievakuasi Tim SAR Gabungan
- Ditreskrimsus Polda Banten Ringkus Sopir Pengangkut Bio Solar Ilegal, Disita Hampir 1.900 Liter BBM Bersubsidi
- Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Serang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pengedar Diciduk, Pemasok Masih Diburu
- Rotasi Jabatan Polda Banten, Dua Perwira Menengah Sertijab Bawa Semangat Penyegaran Organisasi
- Sampah Menggunung di Pasar Petir Dikeluhkan, Pedagang Pertanyakan Aliran Iuran Kebersihan
- Somasi Pertama Tak Digubris, Kuasa Hukum Eroy Royadi Layangkan Somasi Kedua ke BRI Rangkasbitung, Akan Gugat & Lapor OJK
- Nasabah Rugi Rp70 Juta Uang Hilang dari Rekening, Kuasa Hukum Kirim Somasi ke BRI Rangkasbitung
- Mabes Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
- Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
Wakil Bupati Lebak Tegas, Tanpa Izin Lengkap, PT Ayam Mas Muncang Harus Ditutup
PEMRED : Iyan Baduy
LEBAK -Info Fakta News
Pemerintah Kabupaten Lebak mulai mengambil sikap tegas terkait persoalan legalitas usaha peternakan PT Ayam Mas di Kecamatan Muncang. Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menyatakan secara lugas bahwa perusahaan tidak boleh beroperasi jika belum memenuhi seluruh kewajiban perizinan.
“Kalau tidak ada izin, dan tidak segera diurus sesuai ketentuan, tutup saja,” tegas Amir Hamzah, Senin (28/9/2026).
Pernyataan ini muncul setelah hasil verifikasi mencatat perusahaan belum memiliki dokumen penting, yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihak perusahaan menyebutkan proses perizinan masih berjalan, namun hal ini memunculkan pertanyaan mendasar, atas dasar apa kegiatan usaha dapat terus berjalan jika dokumen yang menjadi dasar hukum belum dimiliki.
Kekhawatiran semakin mendalam lantaran persoalan administrasi beriringan dengan keluhan warga di sekitar Kali Cianggiren. Masyarakat mengeluhkan penurunan kualitas lingkungan dan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Fakta ini menuntut pemeriksaan dan pengujian teknis yang objektif dari instansi berwenang.
Pemerintah tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika status hukum sebuah kegiatan dipertanyakan. Pernyataan Wakil Bupati menjadi sinyal bahwa kepatuhan perizinan bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak keberlanjutan usaha.
Kini masyarakat menunggu tindak lanjut konkret: memastikan kelengkapan UKL-UPL, PBG, dan seluruh dokumen perizinan, serta kepatuhan lingkungan PT Ayam Mas secara terbuka dan transparan. Jika syarat belum terpenuhi, langkah penertiban harus diambil sesuai kewenangan
Prinsipnya sederhana namun teguh: Usaha boleh tumbuh dan berkembang, namun kewajiban hukum dan perizinan tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan.
(Red)






