- Video Viral Lebak Kepuh, Pria Terbaring di Pinggir Jalan Ternyata Sakit Vertigo, Kondisinya Membaik
- Ditemukan Hari Kedua, Jenazah Korban Hanyut Sungai Ciujung Dievakuasi Tim SAR Gabungan
- Ditreskrimsus Polda Banten Ringkus Sopir Pengangkut Bio Solar Ilegal, Disita Hampir 1.900 Liter BBM Bersubsidi
- Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Serang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pengedar Diciduk, Pemasok Masih Diburu
- Rotasi Jabatan Polda Banten, Dua Perwira Menengah Sertijab Bawa Semangat Penyegaran Organisasi
- Sampah Menggunung di Pasar Petir Dikeluhkan, Pedagang Pertanyakan Aliran Iuran Kebersihan
- Somasi Pertama Tak Digubris, Kuasa Hukum Eroy Royadi Layangkan Somasi Kedua ke BRI Rangkasbitung, Akan Gugat & Lapor OJK
- Nasabah Rugi Rp70 Juta Uang Hilang dari Rekening, Kuasa Hukum Kirim Somasi ke BRI Rangkasbitung
- Mabes Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
- Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
Kajari Lebak Tangkap 3 Pelaku, Kasus Korupsi PDAM Tirta Multatuli Lebak.
PEMRED : Iyan Baduy
LEBAK - info fakta news
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal di perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Multatuli.
Dalam pengungkapan kasus itu, Kejari menangkap tiga orang tersangka.
Kasi Intel kajari Lebak Puguh Ratidya Purnama pada awak media mengatakan, “Kami telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara PDAM Tirta Multatuli tahun 2020,” Rabu (10/9/25)
Diketahui ketiga tersangka itu diantaranya mantan direktur utama Oya Masri, mantan dewan pengawas Ade Nurhimat yang menjabat pada 2020-2021, dan pihak swasta dari PT Lestari Persada berinisial AS. Ketiganya kini sudah dilakukan penahan.
Puguh menjelaskan, pada 2020, BUMD milik Pemerintah kabupaten Lebak itu mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp.15 miliar dari APBD.
Pada tahun itu, ketiganya menjalankan proyek sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SRMBR), pelaksanaan perbaikan pompa air, dan belanja operasional non-investasi.
Dalam proyek itu, jaksa menemukan bukti transaksi pembayaran penuh, namun realisasi pekerjaan tidak mencapai 100 persen, dugaan mark-up satuan harga.
Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana teknis anggaran (RTA), dan pengondisian pemenang tender. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2 miliar.
“Berdasarkan perhitungan sementara, negara dirugikan sekitar Rp 2 miliar. Namun penyidikan masih terus dikembangkan, baik terhadap kemungkinan tersangka baru maupun potensi tambahan kerugian negara,” jelasnya
Puguh mengatakan, kasus ini mulai dilakukan pengusutan dari 2024. Menurut dia, pengusutan kasus ini merupakan komitmen kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi.
“Ini menjadi bukti bahwa Kejaksaan Negeri Lebak bekerja profesional dan tidak menghentikan penanganan kasus PDAM, sebagaimana isu yang beredar di masyarakat,” pungkasnya.
(Red)






