- Video Viral Lebak Kepuh, Pria Terbaring di Pinggir Jalan Ternyata Sakit Vertigo, Kondisinya Membaik
- Ditemukan Hari Kedua, Jenazah Korban Hanyut Sungai Ciujung Dievakuasi Tim SAR Gabungan
- Ditreskrimsus Polda Banten Ringkus Sopir Pengangkut Bio Solar Ilegal, Disita Hampir 1.900 Liter BBM Bersubsidi
- Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Serang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pengedar Diciduk, Pemasok Masih Diburu
- Rotasi Jabatan Polda Banten, Dua Perwira Menengah Sertijab Bawa Semangat Penyegaran Organisasi
- Sampah Menggunung di Pasar Petir Dikeluhkan, Pedagang Pertanyakan Aliran Iuran Kebersihan
- Somasi Pertama Tak Digubris, Kuasa Hukum Eroy Royadi Layangkan Somasi Kedua ke BRI Rangkasbitung, Akan Gugat & Lapor OJK
- Nasabah Rugi Rp70 Juta Uang Hilang dari Rekening, Kuasa Hukum Kirim Somasi ke BRI Rangkasbitung
- Mabes Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
- Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
PEMRED : Iyan Baduy
LEBAK - Info Fakta News
Polres Lebak telah melakukan pemeriksaan terhadap H. Didin Wahyudin (Sekdes Gununganten, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak) terkaitlaporan dugaan KDRT yang diajukan oleh mantan istrinya. Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Senin (3‑11‑2026) di unit PPA Polres Lebak
Dr (HC). Acep Saepudin, SH.I., SH., MH, MM, M.Si, bersama Wiyono SH, selaku Kuasa Hukum H. Didin Wahyudin, kemudian menyampaikan keterangan klarifikasi kepada awak media.
“Iya betul, hari ini klien kami H. Didin Wahyudin, S.Sos diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan KDRT yang sedang ditangani unit PPA Polres Lebak. Kami mengapresiasi kinerja penyidik yang bekerja dengan hati‑hati dan transparan,” ujar Dr Acep Saepudin.
Ia menegaskan bahwa pihaknya menolak tuduhan KDRT tersebut. “Sesungguhnya ini bermula dari kesalahpahaman. Klien kami tidak pernah memukul maupun mengancam mantan istrinya yang sudah bercerai secara agama. Bahkan yang terjadi justru klien kami yang dipukuli oleh pelapor, namun saat itu ia tidak melaporkannya karena tetap mengedepankan ikatan kekeluargaan dan itikad baik.”
Pihak kuasa hukum juga menyoroti adanya dugaan penggiringan opini yang dilakukan oknum ketua ormas, yang dinilai merupakan fitnah dan pencemaran nama‑baik serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sementara itu, Woyono, S.H. menghimbau masyarakat agar tidak ikut‑ikut memberikan komentar sepihak atau melakukan penggiringan narasi. “Masalah ini pada dasarnya adalah urusan keluarga. Jangan sampai keterlibatan yang tidak perlu justru menimbulkan tindak pidana baru yang merugikan diri sendiri,” pesannya.
Redaksi Info Fakta News akan terus memantau perkembangan perkara ini dan tetap membuka ruang tanggapan bagi semua pihak yang terkait.
(Red)






