- Video Viral Lebak Kepuh, Pria Terbaring di Pinggir Jalan Ternyata Sakit Vertigo, Kondisinya Membaik
- Ditemukan Hari Kedua, Jenazah Korban Hanyut Sungai Ciujung Dievakuasi Tim SAR Gabungan
- Ditreskrimsus Polda Banten Ringkus Sopir Pengangkut Bio Solar Ilegal, Disita Hampir 1.900 Liter BBM Bersubsidi
- Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Serang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pengedar Diciduk, Pemasok Masih Diburu
- Rotasi Jabatan Polda Banten, Dua Perwira Menengah Sertijab Bawa Semangat Penyegaran Organisasi
- Sampah Menggunung di Pasar Petir Dikeluhkan, Pedagang Pertanyakan Aliran Iuran Kebersihan
- Somasi Pertama Tak Digubris, Kuasa Hukum Eroy Royadi Layangkan Somasi Kedua ke BRI Rangkasbitung, Akan Gugat & Lapor OJK
- Nasabah Rugi Rp70 Juta Uang Hilang dari Rekening, Kuasa Hukum Kirim Somasi ke BRI Rangkasbitung
- Mabes Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
- Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
Diduga Oknum Perangkat Desa Sukatani Pungli Administrasi Kependudukan
PEMRED : Iyan Baduy
LEBAK – info fakta news
Seorang oknum perangkat Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan administrasi kependudukan, khususnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran.
Informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah warga Desa Sukatani yang enggan disebutkan identitasnya.
Menurut keterangan warga, praktik pungutan tersebut sudah cukup lama terjadi dan dinilai sangat memberatkan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, maupun bantuan sosial.
“Pengurusan KTP dan akta kelahiran seharusnya gratis sesuai aturan, tapi kenyataannya masih diminta sejumlah uang oleh oknum tertentu,” ujar salah satu warga kepada awak media.
Warga berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dugaan tersebut. Mereka meminta agar Inspektorat Kabupaten Lebak segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perangkat desa yang diduga terlibat.
“Kami minta ini jadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Inspektorat harus turun dan memeriksa agar jelas dan transparan,” tegas warga lainnya.
Sebagaimana diketahui, pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran tidak dipungut biaya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika terbukti terjadi pungutan liar, tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Sukatani maupun pihak Kecamatan Wanasalam terkait dugaan pungutan liar tersebut.
Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut.
(Red)






