- Video Viral Lebak Kepuh, Pria Terbaring di Pinggir Jalan Ternyata Sakit Vertigo, Kondisinya Membaik
- Ditemukan Hari Kedua, Jenazah Korban Hanyut Sungai Ciujung Dievakuasi Tim SAR Gabungan
- Ditreskrimsus Polda Banten Ringkus Sopir Pengangkut Bio Solar Ilegal, Disita Hampir 1.900 Liter BBM Bersubsidi
- Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Serang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pengedar Diciduk, Pemasok Masih Diburu
- Rotasi Jabatan Polda Banten, Dua Perwira Menengah Sertijab Bawa Semangat Penyegaran Organisasi
- Sampah Menggunung di Pasar Petir Dikeluhkan, Pedagang Pertanyakan Aliran Iuran Kebersihan
- Somasi Pertama Tak Digubris, Kuasa Hukum Eroy Royadi Layangkan Somasi Kedua ke BRI Rangkasbitung, Akan Gugat & Lapor OJK
- Nasabah Rugi Rp70 Juta Uang Hilang dari Rekening, Kuasa Hukum Kirim Somasi ke BRI Rangkasbitung
- Mabes Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
- Dituduh KDRT, Kuasa Hukum Sekdes Gununganten Berikan Klarifikasi
Dakwaan Korupsi Tak Terbukti, Kuasa Hukum Minta Oya Masri Dibebaskan
PEMRED : Iyan Baduy
SERANG - info Fakta news
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi penyertaan modal PDAM Kabupaten Lebak tahun 2020.
Agenda sidang kali ini adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari kuasa hukum dan terdakwa.
Acep Saepudin, kuasa hukum Oya Masri - mantan Direktur PDAM Kabupaten Lebak tahun 2020 - menyampaikan bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti secara hukum di persidangan. Oleh sebab itu, ia meminta Majelis Hakim untuk membebaskan kliennya dari segala tuduhan.
Ada tiga alasan utama yang dikemukakan. Pertama, perbuatan yang didakwakan sejatinya hanya masalah administrasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tata kelola keuangan, bukan tindak pidana korupsi.
Kedua, tidak terbukti adanya niat jahat atau unsur kesengajaan dari diri terdakwa. Tidak ada bukti bahwa Oya Masri memperkaya diri sendiri atau mendapatkan keuntungan pribadi dari kegiatan yang disangkakan
Ketiga, perhitungan kerugian negara yang diajukan tidak sah dan tidak berdasar. Ahli dari Inspektorat Kabupaten Lebak selaku Ketua Tim Audit sendiri sudah mengakui di persidangan tanggal 8 April 2026 bahwa pihaknya tidak melakukan audit secara langsung, melainkan hanya mengutip kesimpulan dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Asosiasi Industri Pompa Seluruh Indonesia (AIPSI).
Padahal kedua lembaga tersebut tidak berbadan hukum dan tidak memiliki wewenang serta kompetensi resmi untuk menghitung kerugian keuangan negara.
“Berdasarkan fakta persidangan tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan,” tegas Acep dalam pembelaannya.
(Red)






